Kegiatan Rapat Kepaniteraan

Banjarbaru, 10 November 2026
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Banjarmasin melaksanakan Rapat Bulanan Kepaniteraan Bulan November 2026 pada Selasa (10/11/2026), bertempat di Ruang Kepaniteraan Perkara PTTUN Banjarmasin. Rapat dipimpin oleh Nurdwiyanto, S.H., selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Panitera PTTUN Banjarmasin, dan dihadiri oleh Panitera Muda Hukum, para Panitera Pengganti, serta aparatur pada bagian Kepaniteraan.

Rapat dilaksanakan sebagai bagian dari pengawasan dan pembinaan internal guna mengevaluasi pelaksanaan tugas serta meningkatkan kualitas administrasi perkara dan pelayanan peradilan, sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Dalam arahannya, Nurdwiyanto, S.H. menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh jajaran Kepaniteraan, khususnya dalam pengelolaan administrasi dan penyelesaian perkara selama tahun 2026. Hingga rapat dilaksanakan, tercatat sebanyak 74 perkara banding telah ditangani, dengan capaian tidak terdapat berkas perkara yang bermasalah maupun dikembalikan. Seluruh jajaran diharapkan terus mempertahankan kinerja tersebut agar perkara yang masih berjalan dapat diselesaikan tepat waktu sebelum akhir tahun.

Selain evaluasi capaian perkara, rapat juga membahas persiapan penyusunan laporan akhir tahun, termasuk kelengkapan laporan pelaksanaan kegiatan dan administrasi perkara. Para Panitera Pengganti turut diingatkan untuk meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan administrasi persidangan, khususnya terkait verifikasi penundaan sidang melalui aplikasi e-Court serta pembaruan jadwal persidangan pada aplikasi SIPP.

Pembahasan berikutnya mencakup penataan dan penyeragaman penjilidan berkas perkara Tingkat Pertama Tahun 2025 (Bundel A), dengan menekankan standar kerapian dan kualitas penjilidan sesuai ketentuan internal. Selain itu, dilakukan penegasan pembagian tugas pengelolaan berkas perkara, pemeriksaan kelengkapan dokumen, serta penyusunan grafik capaian penyelesaian perkara sebagai instrumen pemantauan kinerja Kepaniteraan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan ketertiban administrasi, rapat juga menyepakati optimalisasi penggunaan dokumen elektronik melalui aplikasi SIPP. Pencetakan dokumen putusan, memori, maupun kontra memori banding di luar prosedur tidak perlu dilakukan apabila dokumen telah tersedia dalam aplikasi. Draf putusan yang masih dalam proses pemeriksaan Majelis Hakim dicetak menggunakan kertas HVS biasa dan baru dicetak pada kertas asli setelah dinyatakan final.

Sejumlah kendala teknis persidangan dan pemberkasan turut menjadi perhatian. Di antaranya adalah kewajiban penggunaan tanda terima tertulis dalam setiap proses serah terima dan pengembalian berkas perkara antara Panitera Pengganti dan Majelis Hakim, peningkatan koordinasi dalam perubahan jadwal persidangan melalui e-Court dan SIPP, serta pemenuhan kebutuhan perlengkapan persidangan. Kesiapsiagaan petugas sidang juga ditekankan agar pelaksanaan persidangan dapat berjalan tertib dan lancar.

Terkait pelaksanaan Work From Home (WFH), disampaikan bahwa pengaturan jadwal bagi unsur pimpinan Kepaniteraan dilaksanakan secara bergantian dan harus dikoordinasikan dengan baik apabila terdapat pejabat yang berhalangan hadir, cuti, maupun sakit. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan selalu tersedia pejabat penanggung jawab di kantor sehingga kelancaran administrasi perkara tetap terjaga.

Melalui rapat bulanan ini, diharapkan seluruh aparatur Kepaniteraan PTTUN Banjarmasin semakin meningkatkan kedisiplinan, ketelitian, tanggung jawab, serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi dan tindak lanjut yang telah disepakati menjadi langkah penting dalam mewujudkan administrasi perkara yang tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan peradilan di lingkungan PTTUN Banjarmasin.