Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmitun)

Banjarbaru, Kamis, 08 Oktober 2026

Hari ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin mengikuti pembinaan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) di ruang sidang utama Cakra Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin ,Kamis(08/10/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, para Hakim Tinggi, dan seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) memberikan arahan dan pembinaan terkait Peningkatan Kualitas Kinerja Satuan Kerja di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Beberapa poin utama yang disampaikan dalam pembinaan ini meliputi:

• Perkembangan Satker & Pedoman Kerja yang mengapresiasi penyerahan E-Book Pedoman Kerja dari Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Banjarmasin sebagai pemantik bagi seluruh Satker Dilmil dan Peratun untuk melengkapi SOP dan pedoman kerja nya. Bapak H. Andri Mosepa, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara banjarmasin menyampaikan langsung ucapan terima kasih lewat sesi tanya jawab secara daring di akhir pembinaan tentang apresiasi E-Book pedoman kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara banjarmasin dan tentu hal ini sangat membanggakan karena langsung di angkat pada forum pembinaan Ditjen Badilmiltun dan menjadikan contoh agar satker-satker yang lain untuk mengikuti inisiatif E-Book pedoman kerja tersebut.
• Pembangunan Budaya Integritas yaitu menjadikan kejujuran, transparansi, serta keselarasan antara ucapan dan perbuatan sebagai kebiasaan dan norma kolektif seluruh aparatur. Hal ini dibangun melalui keteladanan pimpinan, penegakan aturan yang tegas, serta komunikasi terbuka dan Ditjen Badilmiltun menyampaikan “titip absen” adalah contoh yang sangat buruk apabila masih dilakukan oleh para Aparatur Sipil Negara dan akan menindak tegas apabila mendapati hal kecurangan titip absen tersebut.

• Pelayanan Publik sebagai Pengabdiran yaitu pelayanan kepada masyarakat merupakan wujud nyata kehadiran negara. Aparatur dituntut untuk melayani secara tulus, profesional, akuntabel, serta menolak segala bentuk praktik tercela dan Ditjen Badilmiltun memerintahkan semua Pimpinan dilingkungan peradilan militer dan Tata Usaha Negara agar mengantisipasi terkait masalah judi online yang dilakukan oleh oknum peradilan di satuan kerja masing-masing dan menindak tegas apabila terbukti melakukan judi online di lingkungan satuan kerja tersebut.
• Penguatan Zona Integritas (WBK & WBBM) bukan sekadar predikat dokumen, melainkan komitmen bersama. Jika Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) berfokus pada pembenahan internal dan akuntabilitas organisasi, maka Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) memperluas dampaknya hingga memberikan manfaat dan pelayanan prima yang dirasakan langsung oleh publik.

• Ditjen Badilmiltun juga menyampaikan Agenda Mendatang yaitu persiapan peresmian Gedung Baru di Empat Lingkungan Badan Peradilan yang dipusatkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, sekaligus peresmian operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi pada 30 November 2026 mendatang dan mengajak bersama-sama kita wujudkan badan peradilan yang agung, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.